Kumpulan Peraturan Terkait Pendidikan di Internet

Hierarki Produk Hukum

Katalog PP dari Tahun 1945 sd 2013

Undang-undang Dasar 1945: awal, perubahan: 01 02 03 04

Ketetapan XX MPRS 1966

Rancangan Produk Hukum

1. RUU yang sedang dibahas DPR

Undang-undang

1. 3 Tahun 2017: Perbukuan. (offsite)
2. 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah, membatalkan UU 12 Tahun 2008, UU 32 Tahun 2004, dan UU 08 Tahun 2005, dan diubah oleh Perppu no. 2 tahun 2014. (offsite)
3. 22 Tahun 2014: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diubah oleh Perppu no. 1 Tahun 2014. (offsite)
4. 17 Tahun 2014: MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (offsite)
5. 12 Tahun 2014: Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. (offsite)
6. 11 Tahun 2014: Keinsinyuran. (offsite)
7. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara.
   Naskah Akademik RUU -nya. (offsite)
   K.26-30/V.7-3/99: Surat Kepala BKN tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014. (offsite)
8. 23 Tahun 2013: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. (offsite)
9. 20 Tahun 2013: Pendidikan Kedokteran. (offsite)
10. 17 Tahun 2013: Organisasi Kemasyarakatan. (offsite)
11. 15 Tahun 2013: Perubahan atas Undang-Undang no.19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. (offsite)
12. 19 Tahun 2012: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. (offsite)
13. 18 Tahun 2012: Pangan. (offsite)
14. 17 Tahun 2012: Perkoperasian. (offsite)
15. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi lengkap dengan penjelasannya. (offsite, mirror). Uji terhadap UU ini oleh MK pada Februari 2013 dapat diikuti di sini.Panduan proposal Akademi Komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat. (offsite)
16. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
17. 22 Tahun 2011: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya (offsite)
18. 16 Tahun 2011: Bantuan Hukum (offsite)
19. 15 Tahun 2011: Penyelenggara Pemilihan Umum (offsite)
20. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (offsite)
21. 10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan penjelasannya (offsite)
22. 09 Tahun 2010: Keprotokolan (lengkap dengan penjelasan)
23. 05 Tahun 2011: Akuntan Publik (offsite)
24. 02 Tahun 2010: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (offsite)
25. 24 Tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan (offsite)
26. 43 Tahun 2009: Kearsipan. (offsite)
27. 36 Tahun 2009: Kesehatan. (offsite)
28. 35 Tahun 2009: Narkotika. (offsite)
29. 25 Tahun 2009: Pelayanan Publik. (offsite)
30. 24 Tahun 2009: Bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. (offsite)
31. 20 Tahun 2009: Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (offsite)
32. 09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)
    Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (offsite),
    Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas.
33. 42 Tahun 2008: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (offsite)
34. 40 Tahun 2008: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (offsite)
35. 36 Tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (offsite); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983.
36. 14 Tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik (offsite)
37. 12 Tahun 2008: Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 08 Tahun 2005 perubahan Pertama (offsite)
38. 11 Tahun 2008: Informasi dan Transaksi Elektronik (offsite)
39. 43 Tahun 2007: Perpustakaan (offsite)
40. 17 Tahun 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (offsite)
41. 12 Tahun 2006: Kewarganegaraan RI dan Penjelasan (offsite)
42. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (offsite)
43. 08 Tahun 2005: Perubahan pertama UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (offsite)
44. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). (offsite)
45. 33 Tahun 2004: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lengkap dengan penjelasannya sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999. (offsite)
46. 32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999. (Penjelasannya)
47. 29 Tahun 2004: Praktik Kedokteran dan penjelasan (offsite)
48. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (offsite)
49. 15 Tahun 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (offsite)
50. 10 Tahun 2004: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan, dan Sistematik Teknis Penyusunan (offsite)
51. 7 Tahun 2004: Sumberdaya Air (offsite: 01, 02)
52. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (offsite)
53. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU Nomor 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya).
54. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (offsite)
55. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan.
56. 19 Tahun 2002: Hak Cipta (offsite)
57. 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (offsite)
58. 16 Tahun 2001: Yayasan (offsite)
59. 15 Tahun 2001: Merek (offsite)
60. 14 Tahun 2001: Paten (offsite)
61. 31 Tahun 2000: Desain Industri (offsite)
62. 30 Tahun 2000: Rahasia Dagang (offsite)
63. 25 Tahun 2000: Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. (offsite)
64. 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional (offsite)
65. 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, offsite), dengan kelengkapannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).
66. 25 Tahun 1999: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (offsite)
67. 22 Tahun 1999: Pemerintahan Daerah (offsite)
68. 18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi (offsite)
69. 08 Tahun 1999: Perlindungan Konsumen (offsite)
70. 09 Tahun 1998: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (offsite)
71. 20 Tahun 1997: Penerimaan Negara Bukan Pajak (offsite)
72. 07 Tahun 1994: Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (offsite)
73. 43 Tahun 1993: Prasarana dan lalu lintas jalan.
74. 04 Tahun 1990: Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (offsite)
75. 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional lengkap dengan Penjelasannya. Digantikan oleh UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (docx)
76. 08 Tahun 1983: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
77. 07 Tahun 1983: Pajak Penghasilan (offsite, format docx)
78. 06 Tahun 1983: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
79. 08 Tahun 1974: Pokok-pokok Kepegawaian (offsite)
80. 01 Tahun 1974: Perkawinan (offsite)
81. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (offsite)
82. 73 Tahun 1958: Menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah KUHP. (offsite)
83. 10 Tahun 1955: Pengubahan nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas (offsite)
84. 34 Tahun 1954: Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”) (offsite)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

1. 2 Tahun 2014: Pemerintah Daerah, mengubah UU 23 Tahun 2014. (offsite)
2. 1 Tahun 2014: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengubah UU 22 Tahun 2014. (offsite)

Peraturan Pemerintah

1. 25 Tahun 2017: Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2017 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara.
2. 23 Tahun 2017: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
3. 20 Tahun 2016: Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara. Lihat petunjuk pelaksanaan teknis dari Permenkeu 99/PMK.05/2016. (offsite)
4. 19 Tahun 2016: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. (offsite)
5. 95 Tahun 2015: Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. (offsite)
6. 93 Tahun 2015: Rumah Sakit Pendidikan. (offsite)
7. 38 Tahun 2015: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
8. 30 Tahun 2015: Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. (offsite)
9. 26 Tahun 2015: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
10. 14 Tahun 2015: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. (offsite)
11. 13 Tahun 2015: Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP No. 32 Tahun 2013.
12. 53 Tahun 2014: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. (offsite)
13. 46 Tahun 2014: Sistem Informasi Kesehatan. (offsite)
14. 37 Tahun 2014: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. (offsite)
15. 34 Tahun 2014: Perubahan Keenam Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. (offsite)
16. 30 Tahun 2014: Statuta Universitas Airlangga. (offsite)
17. 27 Tahun 2014: Pengelolaan barang milik negara/daerah (membatalkan PP no.6 tahun 2006 jo PP no.38 Tahun 2008. (offsite)
18. 24 Tahun 2014: Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. (offsite)
19. 21 Tahun 2014: Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional. (offsite)
20. 16 Tahun 2014: Statuta Universitas Sumatera Utara. (offsite)
21. 15 Tahun 2014: Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. (offsite)
22. 4 Tahun 2014: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.
23. 90 Tahun 2013: Pencabutan PP 28/2003: Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun. (offsite)
24. 89 Tahun 2013: Pencabutan PP 69/1991: Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya. (offsite)
25. 88 Tahun 2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi Badan Penyelengara Jaminan Sosial. (offsite)
26. 87 Tahun 2013: Tata Cara Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. (offsite)
27. 86 Tahun 2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
28. 85 Tahun 2013: Tata Cara Hubungan antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
29. 78 Tahun 2013: Perubahan kedua atas PP no. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS, perubahan Pertama PP no. 11 Tahun 2002. (offsite)
30. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
31. 32 Tahun 2013: Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
32. 22 Tahun 2013: Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
33. 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. (offsite: 01, 02)
34. 103 Tahun 2012: Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. (offsite)
35. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. (offsite)
36. 96 Tahun 2012: Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (offsite)
37. 82 Tahun 2012: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (offsite)
38. 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (offsite)
39. 57 Tahun 2012: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. (offsite)
40. 56 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
41. 28 Tahun 2012: Pelaksana Undang-Undang no. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (offsite)
42. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; pengganti PP No. 10 Tahun 1979. (offsite)
43. 38 Tahun 2011: Sungai (catatan, situs lain)
44. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya. (offsite)
45. 19 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia. (offsite)
46. 18 Tahun 2011: Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. (offsite)
47. 17 Tahun 2011: Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (offsite)
48. 16 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampiran I s/d V (offsite)
49. 15 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia beserta Lampiran I s/d V (offsite)
50. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (offsite)
51. 13 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (offsite)
52. 12 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (offsite)
53. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (offsite)
54. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (offsite)
55. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (offsite)
56. 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (offsite)
57. 90 Tahun 2010: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – RKAK/L, pengganti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004(offsite, mirror)
58. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (offsite).Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
    Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (offsite)
59. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (offsite: PP dan Penjelasannya)
60. 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
61. 54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan (offsite)
62. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (offsite)
    Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (offsite)
63. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (offsite)
64. 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
65. 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (offsite)
66. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, diubah oleh PP 66 Tahun 2010.
67. 63 Tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (offsite)
68. 41 Tahun 2009: Tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
    Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (offsite)
69. 38 Tahun 2009: jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan. (offsite).
70. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
71. 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS (offsite)
72. 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (offsite)
73. 48 Tahun 2008: Pendanaan Pendidikan (Penjelasannya)
74. 38 Tahun 2008: Pengelolaan barang milik negara/daerah. (offsite)
75. 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) – offsite
76. 43 Tahun 2007: Perubahan pertama Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (offsite)
77. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (offsite)
78. 39 Tahun 2007: Pengelolaan Uang Negara/Daerah (offsite)
79. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahas tentang: 1. SKKNI-Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan 2. KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) – offsite.
80. 47 Tahun 2005: perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
81. 65 Tahun 2005: Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (offsite)
82. 48 Tahun 2005: Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (offsite)
83. 47 Tahun 2005: Perubahan atas PP 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
84. 31 Tahun 2005: Perubahan PP 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (offsite)
85. 23 Tahun 2005: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (offsite)
86. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
87. 37 Tahun 2004: Larangan PNS menjadi anggota partai politik (offsite)
88. 27 Tahun 2004: Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (offsite)
89. 23 Tahun 2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi (offsite)
90. 21 Tahun 2004: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – RKAK/L
91. 54 Tahun 2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
92. 30 Tahun 2003: Pendidikan Tinggi.
93. 19 Tahun 2003: Pengamanan rokok bagi kesehatan.
94. 09 Tahun 2003: Wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS (offsite)
95. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (offsite)
96. 12 Tahun 2002: Perubahan PP 97 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (offsite)
97. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS (offsite)
98. 101 Tahun 2000: Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (offsite)
99. 100 Tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (offsite)
100. 99 Tahun 2000: Kenaikan pangkat PNS (offsite)
101. 98 Tahun 2000: Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (offsite)
102. 97 Tahun 2000: Formasi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
103. 29 Tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
104. 73 Tahun 1999: Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu. (offsite)
105. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
106. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi
107. 05 Tahun 1999: Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (offsite)
108. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
109. 45 Tahun 1994: Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah diganti dengan PP 80 Tahun 2010)
110. 40 Tahun 1994: tentang Rumah Negara (offsite: 01 02)
111. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (offsite)
112. 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS – (offsite)
113. 10 Tahun 1983: izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (offsite)
114. 23 Tahun 1993: Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek (offsite)
115. 20 Tahun 1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (offsite)
116. 45 Tahun 1990: perubahan terhadap PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (offsite)
117. 30 Tahun 1990: Pendidikan Tinggi, lengkap dengan penjelasannya (pdf)
118. 01 Tahun 1989: Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan (offsite)
119. 05 Tahun 1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang (offsite)
120. 36 Tahun 1983: Pelaksanaan UU Pajak Penghasilan 1984 (offsite)
121. 35 Tahun 1983: Pendaftaran, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan.
122. 01 Tahun 1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan karena Dinas. (offsite)
123. 39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta. (offsite)
124. 28 Tahun 1981: Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta. (offsite)
125. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010) (offsite)
126. 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (offsite)
127. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (offsite). Peraturan ini telah diganti oleh PP No. 46 Tahun 2011.
128. 34 Tahun 1979: Penyusutan Arsip (offsite)
129. 7 Tahun 1977: Penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2)
130. 24 Tahun 1976: Cuti Pegawai Negeri Sipil (offsite)
131. 9 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (offsite)
132. 6 Tahun 1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta (offsite)
133. 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (offsite)
134. 58 Tahun 1954: Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Universiteit Gadjah Mada (offsite)
135. 37 Tahun 1950: Universiteit Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
136. 23 Tahun 1949: Penggabungan semua perguruan tinggi di Yogyakarta menjadi Universiteit Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)

Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. 35/TK/Tahun 2017: Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
2. 18 Tahun 2017: Cuti Bersama Tahun 2017. (offsite)
3. 3 Tahun 2017: Libur Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia). (offsite)
4. 25 Tahun 2014: Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014. (offsite)
5. 12 Tahun 2014: Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang terkait sebutan Cina. (offsite)
6. 3 Tahun 2014: Penetapan tanggal 21 November sebagai Hari Ikan Nasional. (offsite)
7. 29 Tahun 2013: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014. (Berkas lengkap 11MB rar. Offsites: 01 02 dengan lampiran 01, 02 dan 03)
8. 37 Tahun 2012: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013. (offsite)
9. 105 Tahun 2004: Pengelolaan Arsip Statis.
10. 87 Tahun 2004: Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, Perubahan pertama Perpres no. 01 Tahun 2009. (offsite)
11. 72 Tahun 2004: Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002, Lampiran tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (offsite,lampiran)
12. 61 Tahun 2004: Perubahan ke 1 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011)
13. 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (offsite)
14. 42 Tahun 2002: Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (offsite, Lampiran)
15. 9 Tahun 2001: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)
16. 17 Tahun 2000: Pelaksanaan APBN. (offsite)
17. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
18. 87 Tahun 1999: Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
19. 5 Tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (offsite)
20. 14 Tahun 1993: Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (offsite)
21. 57 Tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri (offsite)

Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. 87 Tahun 2017: Penguatan Pendidikan Karakter. (offsite)
2. 10 Tahun 2016: Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru. (offsite)
3. 14 Tahun 2015: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
5. 80 Tahun 2014: Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (offsite)
6. 72 Tahun 2014: Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. (offsite)
7. 43 Tahun 2014: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. (offsite). Lampiran: 1- Buku I ; 2- Buku II RKP 2015 ; 3- Lampiran 1 Buku II Matriks Target Kinerja ; 4- Rekapitulasi revisi pagu indikatif K/L ; 5- Lampiran 1 Buku II Matriks Prioritas Nasional ; 6- Buku III.
8. 40 Tahun 2014: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (offsite)
9. 39 Tahun 2014: Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. (offsite)
10. 14 Tahun 2014: Perubahan kelima atas Perpres no.  24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (offsite)
11. 13 Tahun 2014: Perubahan kelima atas Peraturan Presiden no.  47 Tahun 2009  tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, perubahan pertama Perpres no.  76 Tahun 2011, perubahan kedua Perpres no.  77 Tahun 2011, Perubahan ketiga Perpres no.  91 Tahun 2011, Perubahan keempat  55 Tahun 2013. (offsite)
12. 112 Tahun 2013: Perubahan Keempat atas Perpres no.  26 Tahun 2009  tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional, Perubahan  Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan  Ketiga. (offsite)
13. 111 Tahun 2013: Perubahan atas Perpres no. 12 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan. (offsite)
14. 110 Tahun 2013: Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. (offsite)
15. 109 Tahun 2013: Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. (offsite)
16. 108 tahun 2013: Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. (offsite)
17. 107 Tahun 2013: Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian NRI. (offsite)
18. 88 Tahun 2013: Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikbud. (offsite)
19. 55 Tahun 2013: Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
20. 12 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan. (offsite)
21. 126 Tahun 2012: Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional. (offsite)
22. 101 s/d 120 Tahun 2012: Tunjangan Kinerja PNS di 20 Kementerian/Lembaga Negara. (offsite)
23. 100 Tahun 2012: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dan Lampirannya. (offsite, lampiran)
24. 97 Tahun 2012: Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
25. 71 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (offsite)
26. 70 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasannya. (offsite, penjelasan)
27. 60 tahun 2012: Wakil Menteri. (offsite)
28. 54 Tahun 2012: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. (offsite)
29. 52 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa (offsite)
30. 44 Tahun 2012: Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
31. 43 Tahun 2012: Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
32. 42 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis (offsite)
33. 41 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor (offsite)
34. 8 Tahun 2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atauIndonesian Qualification Framework(IQF) – lengkap dengan lampirannya (offsite)
35. 91 Tahun 2011: Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
36. 77 Tahun 2011: Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
37. 76 Tahun 2011: Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
38. 67 Tahun 2011: Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional. (offsite)
39. 33 Tahun 2011: Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air. (offsite, lampiran)
40. 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (offsite)
41. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 (offsite)
42. 67 Tahun 2010: Perubahan atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (docx, offsite)
43. 54 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (offsite)
44. 32 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional (offsite)
45. 36 Tahun 2010: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Membatalkan Perpres No. 77 Tahun 2007. (offsite)
46. 35 Tahun 2010: Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional. (offsite)
47. 25 Tahun 2010: Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010 (offsite)
48. 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (offsite) (ini yang membubarkan Direktorat PMPTK yang memicu demo para guru)
49. 47 Tahun 2009: Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
50. 26 Tahun 2009: Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional. (offsite)
51. 70 Tahun 2008: Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah (offsite)
52. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006) (offsite)
53. 77 Tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Telah dibatalkan oleh Perpres 36 Tahun 2010. (offsite)
54. 66 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
55. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009). Petunjuk teknisnya ada dalam Perka BKN no.39 tahun 2007 tentang tatacara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan fungsional PNS. (offsite)
56. 54 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis (offsite)
57. 47 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan (offsite)
58. 46 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis (offsite)
59. 44 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana (offsite)
60. 30 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti (offsite)
61. 26 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Struktural (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006) (offsite)
62. 12 Tahun 2006: Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
63. 68 Tahun 2005: Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden (offsite)
64. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (offsite)

Instruksi Presiden Republik Indonesia

1. 4 Tahun 2014: Langkah-langkah penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN tahun angggaran 2014. (offsite)
2. 7 Tahun 2013: Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2013. (offsite)
3. 2 Tahun 2013: Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. (offsite)
4. 1 Tahun 2013: Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 lengkap dengan lampiran. (offsite: lampiran)
5. 17 Tahun 2011: Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 lengkap dengan lampiran. (offsite)
6. 20 Tahun 1998: Penertiban sumber-sumber dana Yayasan (offsite)

Peraturan Menteri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Terkait)

1. 20 Tahun 2017: Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. (offsite, versi lama, perbandingan: pdf jpg, tayangan).
   Petunjuk teknis Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 dalam format Word dan pdf.
2. 15 Tahun 2017: Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi, membatalkan Permendikbud 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Pergiruan Tinggi. (offsite)
3. 69 Tahun 2016: Pedoman pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran (lengkap dengan lampirannya). (offsite)
4. 62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti.
5. 61 Tahun 2016: Pangkalan Data Pendidikan Dikti.
6. 36 Tahun 2016: Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemristekdikti. (offsite)
7. 35 Tahun 2016: Program Profesi Insinyur. (offsite)
8. 106/PMK.02/2016: Peraturan Menteri Keuangan tanggal 30 Juni 2016, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. (offsite)
9. 33/PMK.02/2016: Peraturan Menteri Keuangan tanggal 2 Maret 2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. (offsite)
10. 32 Tahun 2016: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (offsite)
11. 99/PMK.05/2016: Permenkeu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural. Lihat PP 20 Tahun 2016 tentang THR. (offsite)
12. 26 Tahun 2016: Permenristekdikti tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). (offsite)
13. 5 Tahun 2016: Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan. (offsite)
14. 168/PMK.05/2015: Permenkeu tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga. (offsite)
15. 2 Tahun 2016: perubahan atas Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. (offsite)
16. 79 Tahun 2015: Data Pokok Pendidikan. (offsite)
17. 51 Tahun 2015: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mencabut Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2015. (offsite)
18. 50 Tahun 2015: Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan PTS. Peraturan ini mencabut Permendikbud No. 95 Tahun 2014. (offsite)
19. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
20. 45 Tahun 2015: Perubahan Permenristekdikti No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN. (offsite)
21. 44 Tahun 2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
22. 43 Tahun 2015: Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. (offsite)
23. 26 Tahun 2015: Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi. (offsite)
24. 22 Tahun 2015: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite:Permenristek, Lampiran: 01 02 03)
25. 20 Tahun 2015: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
26. 19 Tahun 2015: Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015. (offsite)
27. 18 Tahun 2015: Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi. (offsite)
28. 15 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti. (offsite)
29. 14 Tahun 2015: Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (offsite: 01 02)
30. 13 Tahun 2015: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran. (offsite: 01 02)
31. 2 Tahun 2015: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. (offsite)
32. 1 Tahun 2015: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri. (offsite)
33. 154 tahun 2014: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. (offsite)
34. 144 Tahun 2014: Kriteria lulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
35. 139 Tahun 2014: Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. (offsite)
36. 112 Tahun 2014: Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (offsite)
37. 97 Tahun 2014: Pedoman teknis penetapan tarif biaya pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
38. 96 Tahun 2014: Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. (offsite)
39. 95 Tahun 2014: Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Permendikbud ini dicabut oleh Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015. (offsite)
40. 93 Tahun 2014: Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
41. 92 Tahun 2014: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. (offsite)
42. 88 Tahun 2014: Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). (offsite)
43. 87 Tahun 2014: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (offsite)
44. 81 Tahun 2014: Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi. (offsite)
45. 77 Tahun 2014: Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (offsite)
46. 73 Tahun 2014: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. (offsite)
47. 67 Tahun 2014: Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
48. 50 Tahun 2014: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (offsite)
49. 49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lengkap dengan lampirannya). (offsite)
    Penyampaian Uji Publik Perubahan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (offsite)
50. 46 Tahun 2014: Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi. (offsite)
51. 33 Tahun 2014: Perubahan atas Permendikbud No. 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendikbud No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). (offsite)
52. 31 Tahun 2014: Kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia. (offsite)
53. 30 Tahun 2014: Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi. (offsite)
54. 29 Tahun 2014: Pengesahan Fotokopi Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. (offsite)
55. 28 Tahun 2014: Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Non PNS. (offsite)
56. 25 Tahun 2014: Perubahan Kedua Atas Permendikbud no. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan pertama No.  69 Tahun 2012. (offsite)
57. 24 Tahun 2014: Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. (offsite)
58. 23 Tahun 2014: Statuta Universitas Samudra. (offsite)
59. 22 Tahun 2014: Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara. (offsite)
60. 18 Tahun 2014: Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
61. 17 Tahun 2014: Pendirian Perguruan Tinggi Negeri. (offsite)
62. 14 Tahun 2014: mencabut Permendiknas 26 tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri. (offsite)
63. 13 Tahun 2014: Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. (offsite)
64. 11 Tahun 2014: Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi. (offsite)
65. 8 Tahun 2014: Alih jabatan/tugas pegawai negeri sipil non dosen menjadi pengawai negeri sipil dosen. (offsite)
66. 3/PMK.05/2014: Peraturan Menteri Keuangan tentang Penempatan Uang Negera pada Bank Umum. (offsite)
67. 1 Tahun 2014: Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
68. 110 Tahun 2013: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
69. 109 Tahun 2013: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud 24 Tahun 2012. (offsite)
70. 108 Tahun 2013: Perubahan Kedua Atas Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN) beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud 4 Tahun 2013. (offsite)
71. 107 Tahun 2013: Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya. (offsite)
72. 99 Tahun 2013: Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kemdikbud. (offsite)
73. 97 Tahun 2013: Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional. (offsite)
74. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
75. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan. (offsite)
76. 89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor. (offsite)
77. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Membatalkan Permendikbud no. 40 Tahun 2012). (offsite)
78. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. (offsite)
79. 86 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember. (offsite)
80. 85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian. (offsite)
81. 84 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta. (offsite)
82. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi. (offsite)
83. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
84. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor. (offsite)
85. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini merupakan Juklak Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). (offsite)
86. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru. (offsite)
87. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN. (offsite)
88. 52 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (offsite)
89. 51 Tahun 2013: Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemdikbud. (offsite)
90. 48 Tahun 2013: Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) (offsite)
91. 46 Tahun 2013: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya; (offsite). Materi Sosialisasi Jabatan Fungsional Dosen oleh Tim PAK Pusat Mei 2014. (offsite)
92. 42 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi PTS (offsite)
93. 35 Tahun 2013: Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS PELAMAR UMUM 2013. (offsite)
94. 24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006). (offsite)
95. 21 Tahun 2013: Pemberian gelar doktor kehormatan. (offsite)
96. 17 Tahun 2013: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya. Permenpan ini ditetapkan pada tangggal 15 Maret 2013 dan membatalkan Kepmenkowasbangpan no. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. Permenpan ini berisi 6 lampiran, selain menetapkan persyaratan pengangkatan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar, juga menetapkan batas waktu pengajuan kenaikan jabatan akademik dan kepangkatan dosen. Lampiran V dan VI berisi wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar dan membimbing tugas akhir. (offsite)
97. 16 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), perubahan pertama atas Permendikbud No. 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
98. 6 Tahun 2013: Tata Naskah (Tata Persuratan) Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya, Permendiknas no. 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (offsite)
99. 4 Tahun 2013: Perubahan Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN) beserta alokasinya. (offsite: 01, 02, 03)
100. 3 Tahun 2013: Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional (offsite)
101. 1 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi PTS (mirror, offsite)
102. 75 Tahun 2012: Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya. (offsite, lampiran)
103. Permenkeu 81/PMK.05/2012: Belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga. (offsite)
104. 74 Tahun 2012: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan. (offsite)
105. 73 Tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya. (offsite)
106. 72 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia. (offsite)
107. 69 Tahun 2012: Perubahan Pertama Permendikbud no. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
108. 65 Tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan. (offsite)
109. 64 Tahun 2012: Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. (offsite)
110. 60 Tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
111. 59 Tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional. (offsite)
112. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN).
113. 42 Tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
114. 41 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (offsite)
115. 40 Tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi. (offsite)
116. 37 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). (offsite)
117. 36 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan gedung/kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. (offsite)
118. 33 Tahun 2012: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
119. 32 Tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (offsite)
120. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Panduan PJJ Tahun 2011)
121. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud, lengkap dengan lampirannya.
122. 14 Tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012 (offsite: Juknis)
123. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya. (offsite: peraturan dan lampiran)
124. 10 Tahun 2012: Wajib lapor harta kekayaan beserta lampirannya (Daftar Pejabat Eselon II, II, Unit Pelaksanaan Teknis, Perguruan Tinggi, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat lain di lingkungan Kemdiknas yang wajib lapor harta kekayaan)
125. 8 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri (offsite).
126. 7 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia (offsite).
127. 1 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
128. 5 Tahun 2012: Sertifikasi Guru dalam Jabatan (offsite)
129. 4 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
130. 1 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010) (offsite)
131. Permenpan & RB 63 Tahun 2011: Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. (offsite)
132. 50 Tahun 2011: Layanan informasi publik di lingkungan Kemdikbud
133. 48 Tahun 2011: Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
134. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas No. 16 Tahun 2009)
135. 44 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
136. 38 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02)
137. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, offsite). Peraturan ini membatalkan Permendiknas no 68 Tahun 2009 dan 67 Tahun 2009.
138. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (offsite)
139. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia (offsite)
140. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
141. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
142. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
143. 3 Tahun 2011 (lengkap dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (offsite dan lampirannya)
144. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (offsite)
145. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 (offsite)
146. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
147. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
148. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (offsite)
149. 36 Tahun 2010: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
150. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (offsite)
151. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
152. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku (offsite)
153. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (offsite)
154. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
155. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan (offsite)
156. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (offsite)
157. 14 Tahun 2010: Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
158. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (offsite)
159. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (offsite)
160. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (offsite)
161. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
162. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
163. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (offsite). Versi scan (offsite). Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
164. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (offsite). Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
165. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (offsite)
166. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
167. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional (offsite)
168. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
169. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
170. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (offsite)
171. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (offsite)
172. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
173. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
174. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
175. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
176. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan (offsite)
177. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor (offsite)
178. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia (offsite)
179. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (dibatalkan oleh Permendiknas No. 47 Tahun 2011)
180. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (offsite)
181. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (offsite: 01 02)
182. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
183. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
184. 66 Tahun 2008: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
185. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi (offsite)
186. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas (offsite)
187. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (offsite)
188. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan (offsite)
189. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi (offsite)
190. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (offsite)
191. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
192. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas (offsite)
193. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
194. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (offsite)
195. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
196. 18 Tahun 2008: Penyaluran tunjangan profesi dosen
197. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
198. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (offsite)
199. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi (offsite)
200. 02 Tahun 2008: Buku (offsite)
201. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah (offsite)
202. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
203. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
204. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
205. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (offsite) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
206. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia (offsite)
207. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
208. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
209. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
210. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
211. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
212. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (offsite)
213. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan (offsite)
214. 42 Tahun 2006: Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas (offsite)
215. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin (offsite)
216. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
217. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
218. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (offsite)
219. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
220. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
221. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis (offsite)
222. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia (offsite)
223. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja (offsite)
224. 1 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
225. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
226. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
227. 05 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi (offsite)

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1. 257/M/KPT/2017: Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi. Kepmenristekdikti ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Permenristekdikti no.15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi. (offsite)
2. 492.1/M/Kp/VIII/2015: Klasifikasi dan Pemeringkatan PT di Indonesia Tahun 2015. (offsite)
3. 307/M/Kp/IV/2015: Satuan Biaya Penyelenggaran Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2015. (offsite)
4. 306/M/Kp/IV/2015: Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ners Tahun 2015. (offsite)
5. 195/M/Kp/IV/2015: Penetapan logo Kemenristekdikti. (offsite: 01, 02)
6. 194/M/KP/IV/2015: Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2015. (offsite: 01 02)
7. 193/M/KP/IV/2015: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Supervisi, Tim Monev, dan Sekretariat Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2015. (offsite)
8. 144/M/Kp/IV/2015: Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti. (offsite)
9. 19/M/Kp/III/2015: Tim Kerja Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke 20 Tahun 2015. (offsite)
10. 11/M/Kp/II/2015: Perubahan Kepmen No.48/M/KP/XII/2014 tentang Penetapan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Menjadi Pusat Unggulan IPTEK Tahun 2014 dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Pembiayaan Pusat Unggulan Iptek Tahun Anggaran 2015. (offsite)
11. 09/M/Kp/I/2015: Tim Sayembara Logo Kemenristekdikti. (offsite)
12. 08/M/Kp/I/2015: Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kemenristekdikti. (offsite)
13. 05/M/KP/I/2015: Penetapan Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Kemenristekdikti. (offsite: 01 02)
14. 257/P/2014: Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
15. 220/P/2014: Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018.
16. 128/P/2014: Perguruan Tinggi penyelenggara sertfikasi pendidik untuk dosen.
17. 174/P/2012: Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (offsite)
18. 053/P/2012: Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
19. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01,  Lampiran 02). (offsite)
20. 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan (offsite)
21. 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
22. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (offsite)
23. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
24. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1 -1,8MB, Buku 2 -1Mb pdf, Buku 3 -0,6MB, Buku 4 -0,5Mb, Buku 5 -0,85MB)
25. 046 Tahun 2009: Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
26. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (022/P/2009) (mirror)
27. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
28. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
29. 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
30. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (offsite)
31. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
32. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
33. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
34. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (offsite)
35. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
36. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (offsite) (berbeda dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi ketentuan Permendiknas No. 30 Tahun 2009)
37. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, offsite)
38. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)
39. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
40. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen.
41. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
42. 264/U/1999: kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
43. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
44. 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
45. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
46. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (offsite)S
47. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999)
48. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
49. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
50. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
51. 0440/0/1992: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
52. 0211/U/1982: Program pendidikan tinggi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
53. 0124/U/1979: Jenjang program pendidikan tinggi dan program akta mengajar dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
54. 442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
55. 0233/U/1977: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
56. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)

Instruksi Menteri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan KementerianTerkait)

1. 1 Tahun 2013: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. (offsite)
2. 2 Tahun 2011: Kegiatan pengelolaan data pendidikan. (offsite)
3. 1 Tahun 2011: Rencana Aksi Kemdikbud untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011. (offsite)

Surat Edaran Menteri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan KementerianTerkait)

1. B-1623/Kemensetneg/Ses/TU.00.04/06/2017: Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke 72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017. (offsite)
2. 17/M/I/2015: Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). (offsite: 01 02 03)
3. 01/M/SE/V/2015: Evaluasi Permendikbud. Penundaan Implementasi Permendikbud no. 49,73,95,154 Tahun 2014 dan Evaluasi Permendikbud – mulai 20 Mei 2015. (offsite)
4. 0293/MPK.A/PR/2014: Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan.

Keputusan Dirjen Dikti, dan Dirjen Terkait

1. 21 Tahun 2015: Pelaksanaan pengalihan PNS Dikti Kemdikbud menjadi PNS Kemristekdikti. (offsite)
2. 19 Tahun 2015: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pedoman pelaksanaan pendataan ulang PNS secara elektronis. (offsite)
3. 27/DIKTI/Kep/2014: Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014-2015. (offsite)
4. 25/DIKTI/Kep/2014: Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru. (offsite)
5. 15/DIKTI/Kep/2013: Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian. (offsite)
6. 71/DIKTI/Kep/2012: Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013.
7. 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, offsite)
8. 70/D/T/2010: 17 Februari 2010, Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (offsite)
9. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (offsite)
10. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
11. 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
12. 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
13. 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (offsite)
14. 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (offsite)
15. 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (offsite)
16. 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (offsite)
17. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
18. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (offsite)
19. 108/DIKTI/Kep/2001: Keputusan Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Lampiran 2. (offsite)
20. 61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN.
21. 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (offsite)
22. 48/DJ/Kep/1983: Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP) (offsite)

Surat Edaran Sekjen, Dirjen Dikti, Direktur

1. 444/B/SE/2016: Surat Edaran Dirjen Belmawa tentang implementasi SN Dikti pada Program Magister, Doktor dan Doktor Terapan. (offsite)
2. 435/B/SE/2016: Surat Edaran Dirjen Belmawa tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum. (offsite)
   1. Pendidikan Agama Islam (441MB, offsite)
   2. Pendidikan Bahasa Indonesia (365MB, offsite)
   3. Pendidikan Agama Budha (80MB, offsite)
   4. Pendidikan Agama Hindu (26MB, offsite)
   5. Pendidikan Agama Katolik (19MB, offsite)
   6. Pendidikan Agama Khong Hu Cu (19MB, offsite)
   7. Pendidikan Agama Kristen (361MB, offsite)
   8. Pendidikan Pancasila (23MB, offsite)
   9. Pendidikan Kewarganegaraan (29MB, offsite)
3. 945/C1/KL/2016: Surat edaran Sesditjen tertanggal 29 April 2016 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2016 pada Perguruan Tinggi Swasta Kluster 4 dan 5. (offsite)
4. 807/C/KL/2016: Surat edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan PT tertanggal 26 April 2016 tentang Pengumuman Penerimaan Usulan Proposal Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2016 pada Perguruan Tinggi Swasta Kluster 4 dan 5. (offsite)
5. 1864/E4/2015: Surat edaran Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang Pedoman Angka Kredit Dosen.
6. 4798/E/E2.3/KL/2015: Jumlah dosen minimal di setiap program studi. (offsite)
7. 4850/E.E2.3/KL/2015: Nisbah dosen/mahasiswa lebih besar atau sama dengan 100 dan sanksi. Mencabut Surat Edaran 1915/E.E2.3/KL/2015. (offsite)
8. 1915/E.E2.3/KL/2015: Edaran Direktur Lemkerma tentang Pencabutan dan Ralat Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi. (offsite)
9. 1765/E.E2.3/KL/2015: Edaran Direktur Lemkerma tertanggal 25 Februari 2015 tentang Prosedur Pengaktifan Kembali Status PT/Prodi ” Non Aktif.” (offsite)
10. 1613/E2.4/LN/2015: Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti 20 Februari 2015 tentang Pembaharuan Data PD Dikti.
11. 1229/E2.3/T/2015: Surat edaran Direktur Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi.
12. 865/e4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Data D3 Serdos Tahun 2015. (offsite)
13. 0543/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Kewajiban Pergunakan PD Dikti Feeder bagi PT Dimulai dari Periode Pelaporan 2014-2 (Feb 2015). (offsite)
14. 0542/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Kopertis Wajib Memenuhi Kriteria Standar Pengelolaan Feeder PD Dikti. (offsite)
15. 360/E4.4/2015: Surat Edaran Direktur Diktendik 2 Maret 2015 tentang Verifikasi Data Dosen yang Memiliki Kualifikasi Sarjana (S1). (offsite)
16. 317/E4.4/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Koordinasi Pencairan BPPLN Semester 1 Tahun 2015. (offsite: 01 02)
17. 0404/E3.2/2015: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Peruruan Tinggi. (offsite: 01 02   03)
18. 228/E4.4/2015: Edaran Direktur Diktendik: Studi Lanjut S2/S3 bagi Dosen di Lingkungan Kemristek Dikti 2015. (offsite: 01 02)
19. 226/E4.5/2015: Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang Pangkalan data Pendidikan Tinggi. (offsite)
20. 224/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik: Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). (offsite)
21. 212/E.E4/2015: Edaran Direktur Diktendik: Perpanjangan BPP-LN Jenjang S3 Angkatan 2011-2012. (offsite: 01 02 03)
22. 161/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik: Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Dosen. (offsite)
23. 145/E.E2/KL/2015: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 9 Januari 2015 tentang Pembukaan Pengusulan Pendirian Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Prodi. (offsite)
24. 68/E.E3/DT/2015: Surat edaran Dirjen Dikti tentang implementasi UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) periode tahun 2015. (offsite)
25. 43/E.E3/BD/2015: Edaran Dirjen Dikti: Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan PPA Tahun 2015. (offsite)
26. 02/TST/KRTPT/111/2015: Edaran Menristekdikti tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1) Kemenristekdikti Tahun 2015. (offsite)
27. 122303/A.A1/KP/2014: Kepatuhan Pejabat Negara Melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN).
28. 10313/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 31 Des 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS. (offsite: 01 02)
29. 8414/E.E2.3/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi. (offsite)
30. 8319/E2.3/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 24 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi. (offsite)
31. 6761/E2.2/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Prodi Baru. (offsite)
32. 5923/E1.2/KP/2014: Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti. (offsite)
33. 4329/E1.1/KU/2014: Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi. (offsite)
34. 2507/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Penarikan Pulang Karyasiswa penerima BPPLN yang sudah studi lanjut selama 5 Tahun. (offsite)
35. 2186/E/LL/2014: Edaran Direktur Belmawa tentang Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Ners T.A.2014. (offsite)
36. 1613/E2.4/LN/2015: Edaran Direktur Lemkerma tanggal 20 Februari 2015 tentang Pembaharuan Data PD Dikti untuk Pengelompokan Peringkat PT. (offsite: 01   02   03)
37. 1513/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang SOP/POS Kepulangan Karyasiswa Penerima BLN-Dikti. (offsite)
38. 1206/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud. (offsite)
39. 887/E.E3/MI/2014: Penjelasan Linieritas Ilmu. (offsite)
40. 672/E.E3/KM/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Implementasi Kebijakan Kuota Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Tahun Akademi 2014/2015. (offsite)
41. 696/E.E3/MI/2014: Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen. (offsite)
42. 658/E.E2/DT/2014: Penghentian Pemberian Penugasan Prodi Baru. (offsite)
43. 620/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Permendikbud no. 48 Tahun 2009 sebagai Rujukan Dasar Tugas Belajar/Ijin Belajar. (offsite)
44. 576/E/HK/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Prodi Kedokteran. (offsite)
45. 547/E3.3/DT/2014: Menerima Kembali Usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter. (offsite)
46. 529/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tanggal 18 Juni 2014 tentang Status Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners. (offsite)
47. 526/E.E3/MI/2014: Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor). (offsite). Tayangan Dirbelmawa pada Rakor Kopertis (offsite)
48. 481/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Data D1 Serdos Tahun 2015. (offsite)
49. 420/E.E2/KL/2014: Edaran Dirjen Dikti tanggal 14 Mei 2014 tentang Larangan Alih Kelola PTS. (offsite)
50. 370/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Nasional Regular Tenaga Kesehatan. (offsite)
51. 315/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Ulang bagi Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Prodi D3 Keperawatan dan Program Ners yang tidak lulus Uji Kompetensi Tahun 2013. (offsite)
52. 305/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Himbauan membatasi kunjungan ke kantor Ditjen Dikti. (offsite)
53. 239/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Pelaksanaan Tes TKDA dan TOEP bagi pengajuan NIDN baru. (offsite)
54. 194/E.E3/AK/2014: Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. (offsite)
55. 177/E.E4/AJ/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang perlakuan usulan angka kredit dosen terkait Permenpan 17 Tahun 2013. (offsite)
56. 145/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 14 Januari 2015 tentang Pembukaan pengusulan baru pendirian dan perubahan perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi. (offsite)
57. 28 March 2014: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Tahun 2014. Tayangan dari Dikti. (offsite)
58. K.26-30/V.7-3/99: Surat Kepala BKN tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (offsite)
59. 5447/BAN-PT/AK/2013: Edaran Ketua BAN-PT tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi. (offsite)
60. 23053/A4/KP/2013: Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara. (offsite)
61. 2189/E4.3/2013: Surat Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti kepada Rektor UGM tentang Penjelasan Jabatan Fungsional Dosen, khususnya Pengakuan KUM Publikasi Karya Ilmiah bagi Dosen Tugas Belajar.
62. 2210/E4.1/2013: Edaran Direktur Diktendik  tanggal 17 Desember2013 tentang ajuan NIDN baru diwajibkan untuk mengikuti Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris. (offsite)
63. 1807/E4.3/2013: Edaran Direktur Diktendik tanggal 23 Oktober 2013 tentang penyedia layanan tes yang diakui Dikti. (offsite)
64. 1588/E4.3/2013: Edaran Direktur Diktendik tanggal 24 September 2013 tentang Pendaftaran Tes Online. (offsite)
65. 1670/E4.5/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Layanan Upaya Banding atas Hasil Kenaikan jabatan/Pangkat Guru Besar. (offsite)
66. 1268/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Uang Kuliah Tunggal Pascasarjana. (offsite)
67. 1259/E.E3/DT/2013: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan. (offsite)
68. 704/E.E3/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Ujian Kompetensi bagi Calon Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Kebidanan dan Keperawatan. (offsite)
69. 576/E/HK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Program Studi Kedokteran. (offsite)
70. 570/E.E3/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Klarifikasi Akreditasi Prodi Poltekkes.
71. 271/E5.4/HP/2013: Surat Edaran Direktur Litabmas tentang Akreditasi Berkala Ilmiah Tahun 2013. (offsite)
72. 4 Tahun 2013: Surat Edaran Menpan tentang pemberian tugas belajar dan ijinnya. (offsite)
73. 510/E4.3/2013: Pembatalan Surat Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti No. 3676/E4.3/2012 perihal Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan Lektor Kepala diberhentikan dari Jan-Maret 2013) (offsite)
74. 1897/E2.3/T/2013: SE Direktur Kelembagaan dan Kerjasama terkait Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi. (offsite)
75. 272/E1.1/KU/2013: SE Dirjen tentang kisaran tarif UKT (Uang Kuliah Tunggal).
76. 160/E/AK/2013: SE Dirjen Dikti tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi. (offsite)
77. 97/E/KU/2013: Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
78. SE Menpanrb 2 Tahun 2013: Surat edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. (offsite)
79. Perka BKN No. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (membatalkan SE Kepala BKN No. 02/SE/1980). Tanggal mulai pelaksanaan Perka ini: 01 Januari 2014.
80. 3676/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan Lektor Kepala diberhentikan dari Jan-Maret 2013). (offsite)
    Sudah dibatalkan oleh SE Direktur Diktendik No. 510/E4.3/2013.
81. 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban. (offsite)
82. 3603/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru tentang Sertifikasi dosen. (offsite)
83. 1483/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor. (offsite)
84. 1287/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor. (offsite)
85. 1276/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan. (offsite)
86. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang terindikasi memiliki dosen adalah guru, lampirannya. (offsite)
87. 2844/E4.1/2012: Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (offsite)
88. 1314/D4.3/2012: Surat Edaran Direktur Diktendik: Kenaikan pangkat/Jabatan akademik dosen. (offsite)
89. 1293.1/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru (offsite)
90. 1287/E/T/2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor. (offsite)
91. 1273/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos (offsite)
92. 1223/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik. (offsite)
93. 1061/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru. (offsite)
94. 1016/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. (offsite)
95. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012 (nomornya kembar dengan SE yang lain) (offsite)
96. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen.
97. 928/E4.1/2012: Nomor Induk Dosen Nasional bermasalah lengkap dengan lampirannya. (surat edaran dan lampirannya)
98. 715/E/T/2012: SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS (offsite)
99. 472/E4.4/2012: Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan calon dosen PT. (offsite)
100. 393/E/T/2012: Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama PT dan Yayasan) (offsite)
101. 64/E4.3/2012: Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik Dosen.
102. 24/E/T/2012: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.
103. 0677/A.A5/SE/2012: Perubahan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 6196/A.A5/SE/2011 tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
104. 305/E/T/2012: Himbauan Dirjen kepada pimpinan PTN untuk tidak menaikkan SPP pada tahun akademik 2012-2013.
105. 213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor (offsite: 01 02 03).
106. 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (offsite: Surat Edaran Dirjen, Panduan -37,5MB)
107. 152/E/T/2012: ketentuan publikasi untuk program S1/S2/S3 yang merupakan salah satu syarat kelulusan, yang berlaku terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012 (offsite)
108. 49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditdiktendik) tentang solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)
109. 71936/A4/KP/2011: Usulan Jabatan Fungsional (offsite)
110. 4437/E2.2/2011: Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu Pelayanan (offsite)
111. 4087/E1.2/B/2011: Surat edaran tentang Permendiknas Permendiknas 38 Tahun 2011.
112. 3245/E4.5/2011: Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan (offsite)
113. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN (offsite)
114. 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang penggunggahan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat (offsite)
115. 2030/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi Pendidikan Dokter Gigi (S1)
116. 1853/E/T/2011: Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 168 PTS (offsite)
117. 1749/E/T/2011: Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi (offsite)
118. 1643/E/T/2011: Moratorium Prodi Keperawatan dan Kebidanan
119. 1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi baru
120. 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen (offsite)
121. 1037/E4.3/2011: tatacara penyampaian kelengkapan berkas usulan kenaikan jabatan akademik dosen (offsite).
122. 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (offsite)
123. 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (offsite)
124. 1118/E4.5/2011: Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan) (offsite)
125. 1016/E/T/2011: Masa Orientasi Mahasiswa Baru (offsite)
126. 925/E/T/2011: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi (offsite)
127. 914/E/T/2011: Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (offsite)
128. 912/E/T/2011: Usulan Perguruan Tinggi (offsite)
129. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (offsite)
130. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (offsite)
131. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
132. 419/D4.4/2011: Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA.
133. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (offsite)
134. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (offsite)
135. 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (offsite)
136. 65088/A4.3/KP/2010: Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas Belajar (offsite)
137. 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana) (offsite)
138. 8480/A.A2/LN/2010: Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI (offsite)
139. 4159/A4.3/KP/2010: Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (offsite)
140. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru.
141. 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (offsite).
142. 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (offsite)
143. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (offsite)
144. 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi Komputer dan Lanskap (offsite)
145. 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (offsite)
146. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (offsite)
147. 1185.1/D4.4/2010: Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri.
148. 481/D4.4/2010: Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti. (zip format)
149. 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (offsite)
150. 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (offsite)
151. 4565/DI.3/C/2009: Surat edaran Sekretaris Ditjen Dikti perihal Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
152. 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (offsite)
153. 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
154. 23327/A.4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang dosen tugas belajar (offsite)
155. 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (offsite)
156. 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
157. 2920/D/T/2007: Penetapan daya tampung mahasiswa, perhatikan rasio maksimum dosen mahasiswa sejak tahun 2010 sudah diubah menjadi IPA 1:30 dan IPS 1:45, bukan 1:25 seperti yang tercantum di surat ini (mirror)
158. 1317/D5.1/T/2007: Legalisasi Foto Copy Ijazah (offsite)
159. 595/D5.1/T/2007: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Larangan Kelas Jauh (offsite)
160. Perka BKN no. 39/2007: Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai tunjangan berkaitan rangkap jabatan, Bab III ayat 2 (offsite)
161. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (offsite 1, offsite 2)
162. 1174/D/T/2004: Penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum (offsite)
163. SE/15/M.PAN/2004: Surat Edaran MenPan tentang larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru. (offsite)
164. 2481/E/T/2003: Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis (offsite)
165. 928/D/C/2002: Pas photo berjilbab/berkerudung (offsite)
166. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (offsite)
167. 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
168. 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (offsite)
169. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (offsite)
170. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud (offsite)
171. 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
172. 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (offsite)
     Catatan: sila lihat peraturan lebih baru: 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
173. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
174. 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (offsite)
175. 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang, berbeda dengan PTN yang sudah memiliki Permendiknas No. 67 Tahun 2008) (mirror 1, mirror 2)
     23 Oktober 2005: Pengangkatan Pimpinan PTS tetap berpedoman pada Surat Dirjen Dikti No. 2705/D/T/1998 (offsite)
176. 2705/D/T/1998: Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS
177. 4039/D/T/1993: Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS
178. 1983: Petunjuk pelaksanaan sistem kredit di Perguruan Tinggi. (offsite)
179. 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya dan Seterusnya (offsite)

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia

1. Permenristekdikti 62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti.
2. Permendikbud 50 Tahun 2014: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (offsite)
3. Permendiknas 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 2016.

Peraturan tentang Statuta Perguruan Tinggi Indonesia

1. Permendikbud 139 Tahun 2014: Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. (offsite)
2. Permendiknas 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (offsite: 01 02)
3. Kemendikbud 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)

A. Statuta Perguruan Tinggi Indonesia

1. PP 54 Tahun 2015: Statuta Institut Teknologi Sepuluh November. (offsite: 01 02)
2. PP 53 Tahun 2015: Statuta Universitas Hasanuddin. (offsite: 01 02)
3. PP 52 Tahun 2015: Statuta Universitas Diponegoro. (offsite: 01 02)
4. PP 51 Tahun 2015: Statuta Universitas Padjadjaran. (offsite)
5. Permendikbud 23 Tahun 2014: Statuta Universitas Samudra. (offsite)
6. Permendikbud 22 Tahun 2014: Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara. (offsite)
7. PP 30 Tahun 2014: Statuta Universitas Airlangga. (offsite)
8. PP 16 Tahun 2014: Statuta Universitas Sumatera Utara. (offsite)
9. PP 15 Tahun 2014: Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. (offsite)
10. PP 68 Tahun 2013: Statuta Universitas Indonesia. (offsite)
11. PP 67 Tahun 2013: Statuta Universitas Gadjah Mada. (offsite)
12. PP 66 Tahun 2013: Statuta Institut Pertanian Bogor. (offsite)
13. PP 65 Tahun 2013: Statuta Institut Teknologi Bandung. (offsite)
14. Permendiknas 75 Tahun 2013: Statuta Universitas Bengkulu. (offsite)
15. Permendiknas 53 Tahun 2013: Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 008/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Lampung. (offsite)
16. Permendiknas 47 Tahun 2013: Statuta Universitas Andalas. (offsite)
17. Permendiknas 02 Tahun 2013: Statuta Universitas Cenderawasih. (offsite)
18. Permendiknas 43 Tahun 2012: Statuta Universitas Haluoleo. (offsite)
19. Permendiknas 61 Tahun 2011: Statuta Universitas Sam Ratulangi. (docx, offsite)
20. Permendiknas 49 Tahun 2011: Statuta Institut Teknologi Sepuluh November. (offsite)
21. Permendiknas 34 Tahun 2011: Statuta Universitas Negeri Yogyakarta. (offsite)
22. Permendiknas 08 Tahun 2011: Statuta Universitas Negeri Semarang atau di sini. (offsite)
23. Permendiknas 16 Tahun 2010: Statuta Universitas Tadulako. (offsite)
24. Permendiknas 02 Tahun 2009: Statuta Universitas Nusa Cendana. (offsite)
25. Permendiknas 44 Tahun 2008: Statuta Politeknik Negeri Kupang. (offsite)
26. Permendiknas 43 Tahun 2008: Statuta Universitas Pendidikan Ganesha. (offsite)
27. Permendiknas 37 Tahun 2008: Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual. (offsite)
28. Permendiknas 07 Tahun 2008: Statuta Politeknik Negeri Semarang. (offsite)
29. Permendiknas 23 Tahun 2007: Statuta Universitas Terbuka. (offsite)
30. Permendiknas 10 Tahun 2007: Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (offsite)
31. Permendiknas 36 Tahun 2006: Statuta Universitas Malikussaleh. (offsite)
32. Permendiknas 33 Tahun 2006: Statuta Universitas Airlangga. (offsite)
33. Permendiknas 30 Tahun 2006: Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan. (offsite)
34. Permendiknas 29 Tahun 2006: Statuta Politeknik Negeri Malang. (offsite)
35. Permendiknas 18 Tahun 2006: Statuta Universitas Negeri Gorontalo. (offsite)
36. Permendiknas 15 Tahun 2006: Statuta Politeknik Negeri Jember. (offsite)
37. Permendiknas 11 Tahun 2006: Statuta Universitas Trunojoyo. (offsite)
38. Permendiknas 08 Tahun 2006: Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar. (offsite)
39. Permendiknas 03 Tahun 2006: Statuta Politeknik Negeri Bandung. (offsite)
40. Permendiknas 16 Tahun 2005: Statuta Universitas Airlangga. (offsite)
41. Permendiknas 13 Tahun 2003: Statuta Universitas Sam Ratulangi. (offsite)
42. Kepmendikbud 0440/0/1992: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
43. Kepmendikbud 0233/U/1977: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)